Aktivis Papua Angkat Koper Cari Keadilan di Jakarta, Mengaku Dikriminalisasi Petinggi Daerah ?

POSMETRO INFO - Aktivis Antikorupsi yang juga Ketua Forum Komunikasi Aparatur Peduli Kaimana (Forkapek), Mudasir Bogra melaporkan upaya kriminalisasi terhadap dirinya yang diduga dilakukan Bupati Kaimana, Papua Barat ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Senin (27/6).

Dengan didampingi Koordinator Forum Peduli Kawasan Biak, Jhon Mandibo, ia menjelaskan, laporan ke Komnas HAM merupakan tindak lanjut dari laporan sebelumnya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait upaya kriminalisasi.

"Kami perlu mencari perlindungan hukum di Jakarta. Setelah sebelumnya ke LPSK, kami juga hadir dan melaporkan ke Komnas HAM," kata Mudasir, Senin (27/6).

Menurut Mudasir, ada upaya pembungkaman terhadap dirinya oleh Bupati Kaimana melalui oknum penegak hukum. Sebagaimana pada Laporan di LPSK sebelumnya, Mudasir juga merasa penetapan dirinya sebagai tersangka terkait laporan pencemaran nama baik terlalu subjektif.

Sebaliknya, laporan pelanggaran lTE terhadap dirinya berlangsung sangat cepat hanya karena yang melaporkan adalah seorang Bupati. Mudasir dituduh menyinggung Bupati melalui media sosial dengan kalimat suka menipu, premanisme, kekayaan tidak wajar di sejumlah daerah, dan lain sebagainya.

"Mereka laporkan saya karena posting di Medsos, unsur penghinaan dan pencemaran. Kemudian diperiksa kepolisian sebagai saksi kemudian tersangka. Kami dianggap melakukan pencemaran nama baik, padahal kami bisa buktikan," ujarnya.

Atas dasar itulah, Mudasir mendatangi Komnas HAM guna mendapatkan keadilan dan meminta kepada Komnas HAM untuk membatalkan laporan Kepolisian serta memanggil dan memeriksa Bupati Kaimana beserta oknum penyidik terkait upaya kriminalisasi.

Koordinator Forum Peduli Kawasan Biak, Jhon Mandibo, meminta agar pemerintah pusat terus mengawasi tindak-tanduk aparat hukum di daerah. Jika tidak, maka upaya kriminalisasi terhadap aktivis akan terus berlanjut di daerah-daerah yang kurang pengawasannya.

"Kami juga minta Presiden untuk terus mengawasi pemerintahan di Papua. Begitu besar dana mengalir bukan untuk rakyat tapi pejabat, korupsi semakin tinggi," tegas Jhon.[beritasatu]

Senin, 27 Juni 2016 Hukum