Darurat, Pemerintah Diminta Segera Lakukan Reformasi Birokrasi

POSMETRO INFO - Pemerintah diminta segera melakukan reformasi birokrasi dengan menata ulang tugas dan fungsi kementerian dan lembaga. 

Hal itu mengemuka dalam diskusi bertema 'Darurat Tata Kelola Negara' yang digelar Aktivis Gerakan Mahasiswa (Gema) 77/78 di Bandung, Minggu (26/6).

Menurut Ketua Gema 77-78 S. Indro Tjahyono, selama reformasi birokrasi tidak dilakukan maka akan selalu terdapat potensi anarki dalam melaksanakan program-program pemerintah. Serta menghambat pelaksanaan Nawacita yang digadang-gadang Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Presiden harus fokus pada beberapa hal penting yang berkaitan dengan pelayanan publik dan memperkuat kebijakan ekonomi untuk mencegah defisit anggaran dan defisit fiskal yang sudah lampu merah," jelas Indro.

Dia mengatakan, Jokowi harus mewaspadai dampak diskresi atau debirokratisasi deregulasi, karena bisa berakibat pada kekacauan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. Menurutnya, tetap harus ada peraturan dan undang-undang pengganti yang mengendalikan pelaksanaan program pemerintah secara efektif.

Dilanjutkan Indro, darurat tata kelola pemerintahan juga disebabkan ketidakmampuan dalam mengendalikan dualisme status para pemangku pemerintahan. 

"Di satu pihak menjabat sebagai birokrasi di lain pihak sebagai pimpinan perusahaan. Hal ini melahirkan praktik kapitalisme dalam birokrasi," tegasnya. [rmol]

Minggu, 26 Juni 2016 Nasional