Harga Daging Masih Mengigit, Menteri Susi Tawarkan Solusi Ini...

POSMETRO INFO - Di tengah ketidakmampuan pemerintah merealisasikan harga daging sapi menjadi Rp80 ribu per kilogram, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti punya ide menarik.

Kata Menteri Susi, masyarakat harus dialihkan untuk mengonsumsi ikan guna menggantikan daging sapi yang masih mahal harganya. Selain lebih murah, ikan menunjang tingkat intelektualitas anak bangsa. "Saya minta masyarakat Indonesia semakin gemar lagi makan ikan," kata Menteri Susi dalam acara bazar ikan murah di Jakarta, Minggu (26/6/2016).

Menurut Susi, dengan lebih banyak mengonsumsi ikan maka akan lebih merangsang pertumbuhan anak sehingga menghasilkan generasi yang kompetitif secara global. Menteri Susi mengingatkan, harga daging sapi pada saat ini relatif mahal, sehingga lebih menguntungkan bila warga membeli ikan. Saat ini, tingkat konsumsi ikan di Indonesia masih rendah yakni 40 kilogram per kapita per tahun. Bandingkan dengan Jepang, konsumsi ikan masyarakatnya dengan tingkat konsumsi masyarakat Jepang yang telah 80 kilogram per kapita per tahun.

Selain itu, Menteri Susi juga menginginkan berbagai pihak memperhatikan aspek pelestarian dan ramah lingkungan agar biota kelautan juga dapat terus dilestarikan. Sebelumnya, KKP juga fokus dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sektor kelautan dan perikanan antara lain dengan menyebarkan pendamping manajemen usaha.

"(Pendamping manajemen usaha) bekerja di lapangan mendampingi pelaku usaha kelautan dan perikanan. Mereka melaporkan hasil pekerjaan dan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan minimal sekali dalam setiap minggu," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) KKP Rifky Effendi dalam keterangan tertulis.

Menurut dia, para pendamping manajemen usaha itu bakal ditempatkan sesuai dengan domisili mereka di kawasan minapolitan dan sentra kelautan dan perikanan. Susi mengungkapkan, penyebaran para pendamping ini antara lain mengingat masih adanya keengganan pihak perbankan dalam mengucurkan kredit khususnya untuk usaha mikro kelautan dan perikanan.

Perbankan dinilai enggan karena mengganggap usaha itu memiliki risiko kecil sehingga pendampingan usaha diharapkan akan mempermudah UMKM kelautan dan perikanan dalam mengakses perbankan.[inilah]

Senin, 27 Juni 2016 Peristiwa